JAKARTA, Tahun ini pemerintah akan membayar utang senilai Rp 127,607 triliun. Jumlah ini merupakan pembayaran utang terbesar sejak tahun 2004. Pembayaran utang ini akan membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto turun ke level 30 persen.”Pembayaran utang tahun ini meningkat dibanding 2008 dan merupakan yang tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Kamis (8/10).
Tahun 2004, pembayaran utang yang dilakukan pemerintah, termasuk pembelian kembali surat utang negara yang belum jatuh tempo secara tunai, mencapai Rp 71,948 triliun.
Pada tahun 2005, dibanding 2004, pembayaran utang turun menjadi Rp 61,91 triliun. Pada 2006 kembali meningkat menjadi Rp 77,74 triliun, tahun 2007 melonjak jadi Rp 117,609 triliun, dan tahun 2008 mencapai Rp 103,757 triliun.
Rahmat menjelaskan, pembayaran utang tahun 2009 adalah untuk utang jatuh tempo dan pembelian kembali Surat Berharga Negara (SBN) sebanyak Rp 45,583 triliun. Pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri Rp 69,032 triliun. Penerusan pinjaman utang Rp 12,992 triliun.
Semua pembayaran utang akan ditutup dengan dana yang berasal dari utang-utang baru yang dibuat pemerintah tahun ini, yakni baik dari pinjaman luar negeri maupun hasil penerbitan obligasi negara. Total utang yang diperoleh tahun ini ditargetkan Rp 214,139 triliun.
Utang-utang tersebut berasal dari penerbitan SBN Rp 144,84 triliun, pinjaman program dari sejumlah lembaga keuangan dan negara asing Rp 30,316 triliun, serta pinjaman proyek Rp 38,984 triliun.
Masih lebih rendah
Dari data Departemen Keuangan diketahui, secara total pinjaman luar negeri yang ditarik masih lebih rendah dibandingkan utang luar negeri yang dibayar.
Total pinjaman luar negeri yang ditarik tahun 2009 mencapai Rp 69,3 triliun, sedangkan utang luar negeri yang dibayar Rp 82,024 triliun.
Dengan pembayaran tersebut, total pinjaman luar negeri pemerintah terus menurun, yaitu dari 66,69 miliar dollar AS menjadi 63,8 miliar dollar AS.
Namun, secara keseluruhan, jika pinjaman luar negeri dan SBN digabungkan, total utang pemerintah meningkat, yaitu dari 149,47 miliar dollar AS pada akhir 2008 menjadi 160,64 miliar dollar AS hingga Agustus 2009.
Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan, meningkatnya pembayaran utang tidak akan mengurangi keseluruhan pinjaman, selama strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih bergantung pada pinjaman.
Biaya utang yang membebani pemerintah, kata Dani, menyebabkan total utang tidak menurun. ”Penurunan outstanding utang hanya bisa dilakukan dengan melakukan pemotongan atau penghapusan utang,” kata Dani.
Cara yang bisa dilakukan, menurut Dani, antara lain dengan menegosiasikan pemotongan utang untuk bencana alam. ”Dana yang tidak dibayarkan atas utang bisa digunakan untuk memenuhi hak-hak dasar dan pembangunan infrastruktur,” ujar Dani. (OIN)
